Undang undang intelijen negara pdf

Dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dilema tersendiri dengann disahkannya undangundang intelijen ini. Analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan badan intelijen negara menurut uu nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara intelijen negara seperti yang telah diulas oleh penulis di atas, memiliki. Akta undangundang keluarga islam wilayahwilayah persekutuan 1984.

Pemerintah tampaknya masih berkeyakinan bahwa dalam. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul. Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301. Kritisasi atas kembalinya paradigma reprsesi dalam ruu intelijen. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dalam pasal 23b mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undangundang. Sanksi dalam ketentuan pidana pada undangundang nomor 7 tahun 1967 tentang veteran republik indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 1967 nomor 17, tambahan. Undang undang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, peraturan presiden nomor 46 tahun 2010 tentang pembentukan badan. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 28j undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Undang undang uu,peraturan daerah perda dan peraturan perundangan lain. Warga negara adalah warga negara republik indonesia. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja. Penyelenggaraan intelijen negara dalam perspektif hak asasi. Indonesia tentang statuta sekolah tinggi intelijen negara. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara. Badan intelijen negara adalah salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan berdasarkan pasal 31 undangundang nomor 17 tahun 2011. Undangundang year 2014 nomor tentang 1 tahun 2014 perubahan atas undangundang nomor 27 tahun 2007 uu.

Nov 07, 2011 undangundang nomor 17 tahun 2011 intelijen negara ditetapkan 7 november 2011 berlaku 7 november 2011 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Sep 26, 2014 peraturan pengawasan intelijen negara. Undang undang nomor 17 tahun 2011 intelijen negara ditetapkan 7 november 2011 berlaku 7 november 2011 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125. Undangundang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undangundang nomor 17 tahun 2011 intelijen negara ditetapkan 7 november 2011 berlaku 7 november 2011 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Uu nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara referensi ham. Find, read and cite all the research you need on researchgate. Walaupun disebut undangundang intelijen negara, namun undangundang ini tidak hanya mengatur aktifitas petugas badan intelijen negara, tetapi mencakup aktifitas intelijen tingkat departemental yang tergabung dalam komunitas intelijen. Negara adalah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Peran dan keterlibatan tni dalam penanggulangan terorisme. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan.

Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Undangundang tentang kewarganegaraan republik indonesia 2006sebagaimana disahkan dalam sidang paripurna dpr ri pada 11 juli 2006 undangundang kewarganegaraan republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esapresiden republik indonesia, menimbang. Unduh pdf undang undang republik indonesia nomor 17 tahun 2011. Intelijen negara ditetapkan di jakarta pada tanggal 7 nopember 2011 unduh pdf. Beberapa lembaga swadaya masyarakat lsm melakukan pengujian undangundang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, pasalpasal yang diuji adalah sebagai berikut. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, dipermukaan dan di. Ditetapkan di jakarta pada tanggal 30 oktober 2012. Undangundang ruu intelijen negara ini selalu menuai berbagai kendala, yang berakibat pada tidak segera terbentuknya undangundang ini. Pasalpasal tersebut dikhawatirkan menjadi pasal karet yang nantinya multitafsir dalam penerapannya. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai danatau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun. Kepala badan intelijen negara republik indonesia, menimbang.

Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2011. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan dan strategi nasional berdasarkan analisis dari informasi dan faktafakta yang terkumpul melalui metode kerja intelijen. Badan intelijen negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Rancangan undangundang republik indonesia tentang intelijen. Peraturan presiden republik indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang susunan organisasi tentara nasional indonesia. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sep 14, 2006 berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undangundang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat 3 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan agar halhal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undangundang. Baru pada periode 6 kasum komite aksi solidaritas untuk munir, risalah kasus munir kumpulan catatan dan dokumen hukum, jakarta, 2007, hal 40. Berikut ini kompilasi undangundang republik indonesia sejak tahun 1945 sampai tahun 2018. Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Pasal 1 ayat4, ayat 6, ayat 8, pasal 4, pasal 6 ayat 3, pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, pasal 22 ayat 1, pasal 25 ayat 2, ayat 4, pasal. Pembentukan tim pengawas intelijen negara sebagai amanat undangundang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara oleh.

Pasal 20, pasal 21, pasal 28i, dan pasal 28j undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undang undang ri nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara 3. Undangundang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Pasal 32 huruf g undangundang nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan republik indonesia. Undangundang no 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Panglima angkatan bersenjata republik indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam. Intelijen negara sejak tahun 2004 dan dikukuhkan dengan peraturan presiden nomor 14 tahun 2009 tanggal april 2009 tentang sekolah tinggi intelijen negara dan berkedudukan di sentul, bogor, jawa barat. Dalam penjelasan atas undangundang republik indonesia nomor. Undang undang intelijen negara, tetapi tampaknya ide yang dituangkan dalam dokumen tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah indonesia. Undangundang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional. Undang undang intelijen negara sebagaimana negara demokrasi lainnya. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undang undang ini yang dimaksud dengan. Undangundang republik indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah pembaruan terhadap undangundang nomor 9 tahun 1992 dengan membentuk undangundang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan indonesia, kebijakan atau peraturan perundangundangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai danatau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan.

Pemerintahan daerah menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4548. Intelijen keimigrasian adalah kegiatan penyelidikankeimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Menteri keuangan, kepala badan intelijen negara, jaksa agung republik indonesia. Undang undang intelijen ini masih memiliki berbagai masalah yang mengancam pada kebebasan demokrasi. Undangundang nomor 17 tahun 2011 pusat data hukumonline. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Kendalakendala yang terjadi juga muncul dalam sebuah. Undangundang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, peraturan presiden nomor 46 tahun 2010 tentang pembentukan badan. Kedudukan badan intelijen negara undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara pasal 10 menyebutkan bahwa badan intelijen negara merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri. Panglima angkatan bersenjata republik indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undangundang nomor 20 tahun 1982 tentang. Pasal 1 ayat4, ayat 6, ayat 8, pasal 4, pasal 6 ayat 3, pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, pasal 22 ayat 1, pasal 25 ayat 2, ayat 4, pasal 26, pasal 29 huruf d, penjelasan pasal 29 huruf d, pasal 31.

Peraturan presiden republik indonesia nomor 34 tahun 2010 tentang badan intelijen negara. Undangundang republik indonesia badan intelijen negara. Undangundang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang adalah pelaksanaan amanat uud nri 1945. Intelijen negara menjadi dasar pengaturan mengenai intelijen di negara republik indonesia. Dalam undangundang ini pemberian bantuan tersebut akan disatukan pengaturannya dalam satu peraturan pemerintah. Undangundang intelijen negara memberikan penjelasan tentang tugas dan wewenang badan intelijen negara dalam melaksanakan kegiatan intelijen di indonesia dan juga menjelaskan pula wewenangnya dalam mengambil peran koordinator intelijen. Secara prinsipil, dilihat dari fungsi dan kewenangannya. Ditetapkan 7 november 2011 berlaku 7 november 2011 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan. Pdf on aug 9, 2018, arfin sudirman and others published perlukan reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan indonesia. Yang dimaksud dengan intelijen dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 undangundang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara berbunyi sebagai berikut. Undang undang ri nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara 2. Kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Undangundang intelijen negara uu ri nomor 17 tahun 2011.

Hal ini tampak dari perbedaan yang mencolok antara draft yang diajukan oleh pacivis dan draft yang diajukan oleh pemerintah. Wilayah negara republik indonesia yang selanjutnya disebut wilayah indonesia adalah seluruh wilayah indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undangundang. Dengan demikian undangundang tentang intelijen negara, terdapat dua jenis penyadapan yang dilakukan, pertama berdasarkan orang yang dicurigai atau diduga melakukan ancaman,20 dan misalnya dalam pelaksanaannya hanya 18 penjelasan pasal 32 ayat 1, ibid. Sebuah rancangan undang undang ruu yang kontroversial yang berusaha mengatur peran dan fungsi lembagalembaga intelijen di indonesia saat ini menjadi prioritas utama dalam pembahasan dewan perwakilan rakyat repubiik indonesia dpr ri. Penyelenggaraan intelijen negara dalam perspektif hak. Undangundang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 67, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4401. Undangundang tentang kewarganegaraan republik indonesia 2006. Undangundang intelijen ini masih memiliki berbagai masalah yang mengancam pada kebebasan demokrasi. Peraturan presiden nomor 34 tahun 2010 tentang badan intelijen negara 4.